You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi E Apresiasi Sistem PPBD DKI Tahun 2020
photo Maulana Khamal Macharani - Beritajakarta.id

Komisi E Nilai Sistem PPDB Berjalan Baik

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, menilai kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 sudah berjalan dengan baik.

Kita sarankan supaya guru-guru sekolah diroling,

Menurut Iman, sistem PPDB yang diterapkan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta sudah sesuai dalam menyerukan pendidikan untuk semua kalangan di Ibu Kota, meski sempat diwarnai dengan pro dan kontra.

"Alhamdulillah, hari ini banyak sekali sekolah-sekolah yang sumbernya bercampur tidak hanya satu golongan," ujar Iman, saat ditemui disela-sela rapat dengan Disdik DKI di Gedung DPRD, Selasa (14/7).

PPDB Jalur Zonasi, se-DKI Hanya Tujuh Siswa Usia 20 Tahun Diterima Masuk SMA

Iman berharap, Disdik DKI bisa menjaga mutu sekolah dengan cara merolling atau mengatur ulang penempatan tenaga pengajar di masing-masing sekolah

"Kita sarankan supaya guru-guru sekolah diroling, agar mereka yang di zona nyaman bisa turun ke sekola yang bawah. Tujuannya agar bisa mengangkat klasifikasi sekolah tersebut," ungkapnya.

Iman juga mengapresiasi adanya penambahan jalur bina RW oleh Disdik DKI, yang menjadi solusi bagi calon peserta didik baru (CPDB) tanpa melalui proses umur dan jarak.

"Kami ingin agar lebih dibesarkan lagi, jangan hanya di RW tapi mungkin RW dan irisan-irisannya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11333 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1345 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1285 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1279 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye991 personBudhi Firmansyah Surapati